MADRASAH BERJUANG UNTUK ISLAM

Sabtu, 19 Januari 2019 19:56 WIB

Madrasah bukanlah pendatang baru. Negeri ini dibangun oleh lulusan madrasah, sayangnya pernah dilupakan, diabaikan. Kenapa? Ada apa dengan madrasah.

MADRASAH BERJUANG UNTUK ISLAM

Apa yang membuat madrasah “dilupakan”?

Apakah tidak ada para kyai dan ummat Islam yang menjadi founding father?

Menjawab dua pertanyaan ini membuat kita harus membuka-buka lembaran sejarah yang cukup panjang.

Madrasah sebenarnya sudah diperjuangkan oleh para Founding Father. Mohammad Yamin pada Sidang BPUPKI tanggal 10 -17 Juli 1949 telah mengusulkan pembetukan “Kementrian Islamiyah”. Tugasnya adalah mengurus kepentingan umat Islam dalam masalah kemesjidan, wakaf, pernikahan, peradilan agama dan madrasah.  Mohammad Yamin adalah salah seorang penanda tangan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Moh Yamin sebenarnya lebih dikenal sebagai seorang nasionalis namun pada tanggal 29 Mei 1945 ia pernah dengan tegas menyatakan bahwa ajaran Islam sesuai dengan adat dan otak Indonesia, saat itu ia mengutip QS As-Syuara ayat 38. Namun usulan “Kementrian Islamiyah” ini ditolak  (terutama oleh Latuharhary) dalam siding BPUPKI tanggal 11 Juli, alasannya karena pemuatan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sebagai sila pertama Pancasila dianggap sudah cukup.

Latuharhary adalah penolak utama 7 kata dalam sila pertama Pancasila ini, Bung Karno  dengan tegas menolak usulan Latuharhary. Pada hari tanggal 11 Juli 1945 itu, Bung Karno menyatakan bahwa “Preambule adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan pagam antara golongan-golongan yang dinamakan kebangsaan dan golongan Islam. Jadi, manakala kalimat ini tidak dimasukkan, saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima preambule ini; jadi perselisihan nanti terus [terjadi]” (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, diterbitkan Sekretariat Negara RI tahun 1995, hal, 216)

 Sebelumnya pada tanggal 1 Juni 1945, pada rapat BPUPKI juga Soekarno menegaskan identitasnya, “…saya pun adalah orang Islam, maaf beribu-ribu maag, Keislaman saya jauh belum sempurna. Tapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan”.

Indonesia merdeka dan naskah proklamasi dikumandangkan dengan janji “hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Hal-hal yang dimaksudkan itu sebagiannya sudah dibicarakan pada rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang dianatranya menetapkan Piagam Jakarta dengan sila pertama Pancasila yang memuat 7 kata. Hal ini mengkhawatirkan Sam Ratulangi dan Latuharhary, bersama dengan tokoh dari Kalimantan dan Nusa Tenggara (Bali) mereka meminta mahasiswa di JL Prapatan No 10 agar mencabut 7 kata dari Pancasila. Sore harinya, dikirim utusan yakni Imam Slamet alias Tan Tjeng Bok, kepada Moh Hata untuk membicarakan masalah itu dengan ancaman jika 7 kata itu tidak dicabut maka Indonesia Bagian Timur akan mengundurkan diri.  (Abu Bakar Loebis, KIlas Balik Revolusi, UI Press, 1992, hal. 96-97)

Esok harinya Mohammad Hatta menyampaikan usulan itu pada tokoh Islam tertua yang menjadi anggota PPKI, Ki Bagus Hadikusumo. Ki bagus mula-mula menolak keras usulan itu, namun setelah Hatta dibantu Teuku Moch Hasan dan Mr Kasman Singodimedjo menerima  usulan itu. Bangsa. Pada siding PPKI Moh Hatta mengusulkan pencoretan itu dan disetujui dengan alasan demi persatuan dan kesatuan.

Pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 yang membahas pembentukan 13 departemen, pembentukan Departemen Agama dibahas kembali. Departemen ini dicantumkan  dalam urutan ke-12, usulan ini pun ditolak oleh Latuharhary seraya menyarankan agar masalah agama diserahkan pengurusannya pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  Saat itu, hanya 7 dari 27 anggota PPKI yang menyetujui pembentukan Departemen Agama.  Tanggal 11 Nopember 1945 usulan pendirian Departemen Agama masih terus diperjuangkan. Kali ini diusulkan oleh KH Abdubardiri, KH Saleh Suaidi, dan M Sekoso (anggota KNIP dari Keresidenan Banyumans) pada rapat BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat). Usul ini didukung oleh anggota-anggota KNIP lainnya, seperti Mohammad Natsir, Mawardi, Marzuki Mahdi, dan KArtosudarmo. Usul ini kembali dikemukakan dalam sidang pleno pertama BP KNIP tanggap 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokeran UI Salemba yang didukung oleh anggota-anggota KNIP dari daerah lainnya. Sidang Pleno pertama ini dipimpin oleh Mr Kasman Singodimedjo berlangsung alot dan berakhir dengan pertukaran, 7 kata dalam sila pertama dicoret dan Departemen Agama boleh didirikan.

Departemen Agama pun didirikan dengan mentri agama pertama H Rasjidi BA. Dua bulan setelah itu, Republik Indonesia harus berhijrah ke Yogyakarta, Namun tanggal 17-18 Maret 1946, lima hari setelah di Yogyakarta, diadakan konferensi dinas Departemen Agama seluruh Jawa dan Madura di Solo. Saat Departemen Agama menegaskan misinya sebagai pelaksana pasal 29 UUD 1945, menjaga pemecahbelahan umat beragama akibat penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Lalu Pemerintah membuat penetapan PEmerintah No.5?SD tanggal 25 Marey 1946 bahwa Mentri Agama berkewenangan mengambil alih tugas-tugas keagamaan dari beberapa departemen. Tugas-tugas mentri agama berkenaan dengan perkawinan, peradilan agama, kemesjidan dan urusan haji dari Departemen Dalam Negeri; tugas-tugas yang berkenaan dengan Mahkamah Islam Tinggi dari Departemen Kehakimanl dan tugas-tugas yang berkenaan dengan pengajaran agama di sekolah-sekolah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu BPKNIP menghasilkan keputusan-keputusan:

  1. Hendaknya agama menjadi salah satu pelajaran yang diebrikan di Sekolah Rakyat (SR)
  2. Guru agama disediakan oleh pohak Kementrian dan dibayar oleh pemerintah
  3. Guru Agama harus mempunyai pengetahuan umum dan untuk maksud itu harus didirikan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA)
  4. Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya.

Keputusan Panitia Penilidik Pengajaran ini kemudian ditetapkan melalui penetapan Besama antara Mentri PP&K dan Menteri Agama tanggal 2 Desember 1946 No 1142/Bhg A (pengajaran) dan tanggal 12 Desember 1946 No 1285/KJ 7 (agama) tentang pengajaran Agama bagi Sekolah-sekolah Negeri yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1947.  Ketetapan bersama ini  lebih memfokuskan pada penyediaan guru agama yang professional, misalnya dikemukakan bahwa:

  1. Penyediaan guru agama secra kilat, dengan latihan 2 minggu. Dari 90 orang yang dilatih, 45 orang dapat diterima sebagai guru agama di sekolah umum
  2. Penyediaan guru agama secara cepat, dengan system pemeriksaan awal di daerah dan pemeriksaan akhir di pusat
  3. Rencana pendidikan guru agama jangka pendek, yakni dengan membuka Pendidikan guru Agama 2 tahun bagi murid-murid lulusan SMP dan Madrasah Lanjutan Pertama
  4. Rencana pendidikan guru Agama jangka panjang, yakni dengan membuka Pendidikan Guru Agama 5 tahun bagi murid tamatan SR dan Madrasah Rendah.

Begitu panjang dan rumit sejarah perjuangan para founding father dalam memperjuangkan madrasah. Walaupun pada akhirnya fokus Departemen Agama hanya pada pengurusan guru Agama di sekolah umum, namun itulah yang mungkin bisa dilakukan. Urusan madrasah dan pesantren hanya merujuk pada keputusan BP KNIP dengan kalimat “Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya”.

 Madrasah tetap saja berdiri, ummat Islam memiliki semangat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah. Ummat Islam juga secara swadaya membangun madrasah di banyak tempat, bahkan di daerah terpencil. Pada banyak kasus, keberadaan madrasah menjadi pengganti kewajiban negara untuk memberikan hak pendidikan bagi warga negaranya, di daerah yang belum dibangun sekolah oleh pemerintah, madrasah didirikan oleh swadaya ummat Islam.

 Pada beberapa tempat, tidak jarang, sekolah umum (SD, SMP, SMA) menggunakan bangunan madrasah sebagai tempat awal penyelenggaraan pendidikan negara sampai didirikan bangunan resmi atau bahkan kemudian gedung itu diwakafkan untuk pembangunan sekolah pemerintah.

Madrasah memang pejuang pendidikan Islam.

 

KATA KUNCI
BAGIKAN
BERI KOMENTAR


Madrasah Hebat LAINNYA