TAK ADA DANA PROVINSI UNTUK MADRASAH?

Sabtu, 19 Januari 2019 19:47 WIB

Madrasah berada di bawah kewenangan Kementrian Agama, kementrian pusat, yang menurut regulasinya tak bisa menerima dana dari propinsi. Diskriminasi?

TAK ADA  DANA PROVINSI UNTUK MADRASAH?

Anehnya pemerintah daerah masih saja enggan memberikan bantuan kepada madrasah. Apalagi terdapat Surat Edaran (SE) Mentri Dalam Negeri (Mendagri), Moh Ma'ruf, tanggal 21 September 2005 No 903/2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 yang melarang pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD kepada organisasi vertikal. Walaupun SE ini kemudian ditarik, namun dalam realisasinya pemerintah daerah masih belum sepakat untuk memberikan pendanaan pada madrasah.

Ini aneh bin ajaib.

Misalnya ada madrasah di Jawa Barat. Siswa yang diajar adalah warga Jawa Barat, orang tuanya membayar pajak di Jawa Barat. Guru yang mengajar juga sama, orang Jawa Barat yang membayar pajak di Jawa Barat. Lebih dari itu, banyaknya siswa madrasah dihitung oleh negara untuk menentukan keberhasilan pembangunan Manusia di suatu propinsi. Anehnya, guru, siswa dan lembaga madrasah tidak didanai oleh propinsi Jawa BaratPeraturan ini mengingatkan kita pada peraturan Ordonansi Belanda yang membatasi gerak pendidikan agama.

Kembali pada Surat Edaran (SE) Mentri Dalam Negeri yang mendorong pemerintah daerah memberikan dana pada madrasah sebenarnya tanpa alasan. Pertama, SE ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang mengutamakan pelayanan publik (baca:pendidikan): madrasah tentu memberikan pelayanan publik itu; kedua, kalaupun madrasah telah diberikan dana melalui Depag, namun dana yang diberikan untuk pendidikan agama tidak seimbang dengan dana pendidikan umum. Untunglah kemudian keluar PP no. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota harus membantu pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan.

Pada PP No. 55 tahun 2007 ini terdapat Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

Pasal dan penjelasan tersebut cukup menepis alasan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membantu madrasah. Peraturan itu sangat jelas mengatakan bahwa madrasah sejajar dengan sekolah. Oleh karenanya, apa yang diterima oleh guru sekolah, harus pula diterima oleh guru madrasah.

Anehnya, PP No. 55 tahun 2007 ini pun masih dianggap angin lalu. Masih banyak pemerintah daerah yang belum memberikan perimbangan dana kepada madrasah. Dana 20 % pendidikan di APBD pun masih menjadikan madrasah sebagai sisipan.

KATA KUNCI
BAGIKAN
BERI KOMENTAR


Madrasah Hebat LAINNYA